LEGALITAS

PERIJINAN (LEGALITAS) (OSD) ORGANISASI SAPTA DARMA

PENJELASAN :

Perijinan dalam ORMAS di Republik Indonesia melalui 2 hal yaitu :

ORMAS Berbadan Hukum :

Memiliki SK dari Kemenkumham Republik Indonesia.

SK (diakui seumur hidup)
Satu Perijinan untuk Satu Nama, dan memiliki kekuatan Hukum yang tetap..

2. ORMAS tidak berbadan Hukum :

Memiliki SKT dari Kesbangpol dari Kementrian Dalam Negeri, dan berlaku tiap 5 Tahun sekali.
SKT (masa berlaku 5 tahun sekali)

Kewajiban perijinan “SAPTA DARMA” yang telah dipenuhi dan dilaksanakan terhadap Pemerintah dan Negara antara lain :

SKT (OSD)

SK Kemenkumham Republik Indonesia.

Sertifikat Cipta & Merek (KI) Kekayaan Intelektual, dan diakui secara internasional, dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Sertifikat Hak Cipta Logo dan Nama “SAPTA DARMA”

Sertifikat Pendaftaran Cipta, Kitab/Buku “Ajaran Wahyu Sapta Darma”

HKI Merek Nama “SAPTA DARMA”

HKI Merek Nama “SAPTO DARMO”

HKI Merek Nama “PERSADA”

HKI Merek Nama “Sanggar Candi Busana”
- Kegiatan Kepercayaan (Kebudayaan)
- Kegiatan Keagamaan
- Kegiatan Tempat Peribadatan
- Jasa Pemakaman
- Jasa Pemandian & Kremasi Jenasah

HKI Merek Nama “Sanggar Sapta Rengga”
- Kegiatan Pendidikan

IJIN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Kewajiban SOSIALISASI SAPTA DARMA secara umum di lakukan terhadap Pemerintah Pusat maupun daerah, dan secara khusus kepada intern Warga Sapta Darma di seluruh Wilayah Indonesia.